Muhammadiyah Update, Diskusikan Keberpihakan Sosial

Diskusi Berkala bertajuk “Muhammadiyah Update” kemarin (26/3) berlangsung segar. Tiga pembicara, Moeslim Abdurrahman (Al-Ma’un Institute), Said Tuhileley (Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah) dan Ahmad Juanda (dosen FE UMM) saling melengkapi dari masing-masing perspektif. Ketiga pembicara disodori tema pemihakan sosial Muhammadiyah. Diskusi ini merupakan program Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) UMM dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Jogjakarta Juli mendatang.

Ketiga pembicara sama-sama berangkat dari semangat yang diambil dari surat Al-Ma’un dalam Al-Qur’an. Surat yang berisi tentang para pendusta agama bagi orang yang tidak memedulikan kaum miskin dan anak yatim ini memang sangat lekat dalam sejarah KH Ahmad Dahlan ketika awal-awal berdakwah. Namun demikian, ketiganya mengambil perspektif berbeda. Said berada pada perspektif aksi, Juanda pada perspektif etos individu Muhammadiyah, sedangkan Moeslim membongkarnya dari tataran ide dan kesadaran.

Said menggaris bawahi tiga langkah keberpihakan sosial Muhammadiyah, yakni secara struktural, kultural dan individual. Pada level struktural, Muhammadiyah bisa melakukan advokasi dengan mengkritisi anggaran negara yang dialokasikan untuk kaum lemah. “Kebijakan APBD dan APBN harus menjamin keberpihakan pada rakyat secara langsung,” tegasnya.

Sedangkan pada tataran kultural dan individual, pemberdayaan bisa dilakukan melalui pendidikan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Di sisi lain, Juanda justru mengkritik Muhammadiyah belum melakukan hal ideal di atas. Gerakan Muhammadiyah, katanya, berada di awang-awang karena terletak pada tataran pemikiran. Hal ini berbeda dengan para kompetitornya, di mana telah melakukan aksi-aksi di berbagai level melalui gerakan zakat yang masif dan terorganisir dengan baik. “Padahal Muhammadiyah jelas dikemas dengan ideologi pemihakan sosial,” kata Juanda.

Idealnya, menurut Juanda, pimpinan Muhammadiyah adalah kaum mapan, baik secara ekonomi maupun kapasitas intelektualn dan spiritual yang memiliki kesalehan individu dan tidak egois. Karena hanya dengan kekuatan itulah Muhammadiyah bisa melakukan penyantunan sosial. Kegagalan menjalankan konsep sosial harus dijawab dengan dialektika antara perspektif tradisonalis dan modern. “Secara praksis, gerakan Muhammadiyah harus dimulai dari individu-individu yang berkualitas,” kata dosen akuntansi ini.

Sementara itu cendikiawan muslim, Moeslim Abdurrahman, justru pesimis dengan gerakan yang individualis. Sebab, berapa banyak persoalan kemiskinan yang bisa diseleksaikan oleh orang kaya saja. Mestinya yang harus didesakkan adalah gerakan ide dan gerakan struktural. “Harus ada politik pemberdayaan,” tegasnya.

Politik pemberdayaan itu bergerak dari ide-ide besar yang didengungkan oleh para cendikiawan publik. Merekalah yang mendesakkan keberpihakan sosialnya melalui keahlian dan kepintarannya kepada kekuasaan, bahkan bisa lebih berkuasa daripada penguasa. “Jika ini terjadi, maka tidak mustahil supremasi eksekutif menjadi tidak terbatas sebagai the power of idea, yang sepenuhnya bisa mempengaruhi jalannya sejarah bangsa ini,” ujar Moeslim. (rwp/nas)

Sumber: UMM News