MALANG - Kegelisahan PP Muhammadiyah terhadap beragam problem di negeri ini, menjadi kajian mendalam dalam musyawarah nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung mulai kemarin (1/4) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Sedikitnya 162 ulama yang menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah se-Indonesia merumuskan beberapa pokok bahasan yang bakal dibahas hingga 4 April mendatang. Pokok bahasan itu antara lain Fikih Al Maun, Fikih Tata Kelola, Fikih Seni Budaya, Pedoman Hisab Muhammadiyah, Fikih Perempuan, dan Tajdid Pemikiran Keislaman Muhammadiyah.
"Melalui musyawarah ini, Muhammadiyah ingin menawarkan berbagai solusi ketidakadilan, kemiskinan, kesemrawutan tata kelola pemerintahan, dan ketidakpastian hukum," kata Dien Syamsudin, ketua PP Muhamamdiyah usai pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih di Dome UMM kemarin.
Dalam munas yang dibuka Dirjen Bimbingan Kemasyarakatan Kemenag RI Prof Nazarudin Umar itu, Dien menambahkan, jika kondisi bangsa kian hari terus menunjukkan kemerosotan moral. Seperti terungkapnya praktik korupsi dan makelar kasus yang terkuak di Dirjen Pajak. Semua ini terjadi karena ada tata kelola pemerintahan yang belum baik.
Sebagai organisasi Islam besar, Muhammadiyah yang di dalamnya juga ada para ahli hukum (fuqoha) perlu terus memberikan pemahaman pada umat menuju muara etika dan moral. Selain itu, krisis etika dan moral yang sedang melanda masyarakat secara keseluruhan.
Peran ulama di Muhammadiyah juga sangat ditunggu untuk ikut membantu mengurai permasalahan di negeri ini. "Kami ingin di Muhammadiyah ini muncul pemikiran besar untuk menjadi solusi permasalahan yang juga besar," harap Dien.
Terkait dengan pokok bahasan yang diusung itu, pria asal Bima, NTB, tersebut menyatakan bahasan-bahasan sudah berdasar pada perumusan matang dari para ulama. Karena itu dia yakin kalau ulama yang menjadi peserta munas sudah sangat mumpuni dan memiliki kapasitas dalam berbagai persoalan.
"Majelis tarjih ini kan tidak hanya membahas sisi hukum, tapi juga segala hal yang berkaitan dengan keumatan," ungkap Dien.
Sementara, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof Dr Syamsul Anwar MA mengatakan, di musyawarah ini munas tidak fokus membahas masalah hukum secara parsial. Misalnya, masalah fatwa haram rokok.
Namun munas yang berlangsung empat hari ini orientasinya adalah masalah makro terkait dengan problem bangsa. Di antaranya, bagaimana Muhammadiyah ikut membangun semangat dan etos kerja umat, memperkokoh upaya pencerahan, dan pemberdayaan umat.
Di dalam Fikih al Maun misalnya. Musyawarah menekankan pada solusi pelayanan sosial bagi kaum miskin. Karena Muhammadiyah menilai masih ada banyak warga yang memikul beban hidup berat secara ekonomi. Belum lagi terjadinya bencana di mana-mana yang kian menambah beban hidup.
"Saat ini butuh solidaritas sosial untuk membantu kaum dhuafa. Agama mengajarkan iman kan tak cukup hanya percaya pada Tuhan, tapi juga harus mencintai orang lain dengan peduli dengan derita kaum marjinal," tegas Syamsul. (abm/war)
Sumber:
Jawa Pos Online
www dot jawapos dot co dot id /radar/index.php?act=detail&rid=150844
Tidak ada komentar:
Posting Komentar